what's up...

Yang terhormat Bapak Wali Kota Bambang D.H. dan Bapak Wawali Arif Afandi. Belakangan ini, berita di media massa menyinggung seputar hubungan Bapak berdua yang terkesan kurang harmonis. Benarkah kurang harmonis? Sebagai warga Surabaya yang ingin para pemimpinnya selalu rukun dan kompak dalam memimpin kota ini, tentu saja saya berharap kabar itu tidak benar.

Kami masih ingat, ketika Bapak berdua berpasangan dalam pemilihan wali kota 2005, slogan yang diusung cukup mengena: Mari Kita Selesaikan yang Tertunda. Dan terbukti, slogan itu mampu mengantarkan Bapak berdua menjadi pemenang dalam pesta demokrasi tersebut.

Singkatan nama Bapak berdua (BaRa: Bambang-Arif) juga paling bagus dibanding calon-calon lain. Dan terbukti, BaRa memang paling membara dibanding pasangan lainnya kala itu.

Ingatan kami empat tahun lalu tersebut belakangan terusik ketika kami mengikuti perkembangan berita di media massa. Dari berita itu, muncul kesan kuat bahwa Bapak berdua sedang ''berperang dingin''.

Setelah Pak Arif masuk secara resmi di Partai Demokrat dan dipercaya menjadi salah seorang wakil ketua di DPD Partai Demokrat Jatim, Pak Bambang terkesan kian sering tampil bareng bersama Pak Saleh Mukadar, ketua DPC PDIP Surabaya.

Masuknya Pak Arif ke Demokrat dan seringnya Pak Bambang tampil bersama Pak Saleh dengan mudah dimaknai publik sebagai langkah ancang-ancang menuju perhelatan pemilihan wali kota (pilwali) 2010.

Apalagi, Pak Arif secara terang-terangan telah mendeklarasikan kesiapannya untuk menggantikan Pak Bambang sebagai wali kota Surabaya (Jawa Pos, 22 Februari 2009).

Apakah yang dilakukan Pak Bambang dan Pak Arif salah? Kami sama sekali tak bermaksud menyalahkan apa yang telah dilakukan Bapak berdua. Itu adalah urusan politik, dan mungkin apa yang dilakukan Bapak berdua bisa saja dianggap wajar dalam berpolitik.

Sebagai warga Surabaya, kami hanya khawatir. Pertama, kami khawatir ketidakharmonisan Bapak berdua (jika memang benar sedang tidak harmonis) akan berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan di Pemkot Surabaya.

Bapak berdua harus ingat, masa bakti Bapak berdua masih kurang setahun lagi. Masih lumayan panjang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan selama ini.

Jika Bapak berdua sekarang sudah tidak harmonis, dan mulai sekarang sudah menebar hawa ''musuh dalam selimut'', kekhawatiran saya yang kedua: akan berdampak pada kesolidan jajaran di bawah.

Mereka pasti akan bingung ketika melihat para pemimpinnya sedang tidak harmonis. Atau, bahkan mereka bisa terkotak-kotak dalam dua kubu. Ada kubu Pak Bambang, ada juga kubu Pak Arif. Jika itu yang terjadi, kekhawatiran kami yang ketiga: kinerja birokrasi akan terganggu.

Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami berharap Bapak berdua benar-benar menjunjung tinggi janji dan komitmen dalam kampanye empat tahun lalu. Pekerjaan yang harus diselesaikan Bapak berdua setahun ke depan masih cukup banyak.

Nasib Pasar Turi dan para pedagangnya sampai sekarang masih belum tuntas. Itu baru sebagian kecil saja di antara seabrek problem perkotaan lainnya. Untuk saat ini, lupakan dulu politik, meski Bapak berdua adalah sama-sama kader parpol (yang berbeda).

Kami lebih suka Bapak berdua terlihat bekerja, ketimbang terlihat umek menyiapkan agenda untuk perhelatan yang masih setahun lagi.

Akhirnya, kami mohon maaf jika surat ini tak berkenan di hati Bapak berdua. Ini hanyalah surat unek-unek dari warga Surabaya yang ingin kotanya maju dan ingin menyaksikan pemimpinnya rukun.
Read More..

DARI ribuan proyek yang akan digarap pemkot pada 2009, beberapa di antaranya adalah warisan tahun sebelumnya. Setidaknya, ada tiga proyek besar yang telah digagas sekitar akhir 2000, tapi hingga kini belum tuntas, malah masuk lagi dalam daftar proyek 2009.

Tiga proyek fenomenal itu adalah tol tengah kota Aloha-Wonokromo-Perak, pelebaran akses menuju MAS (Masjid Al Akbar Surabaya), serta frontage road Jalan Ahmad Yani. Tiga proyek tersebut hingga kini berjalan terseok-seok. Tidak ada seorang pun yang berani menjamin bahwa ketiganya bakal tuntas pada 2009.


Mari kita preview satu per satu proyek macet itu. Proyek frontage road atau jalur kecil pendamping jalan arteri dirancang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jl A. Yani. Proyek tersebut dibagi dalam tiga tahap. Pertama, membangun jalan antara pertigaan Margorejo hingga perempatan Jemursari (bundaran Dolog). Tahap itu masih menyisakan masalah. Yang pertama, pembebasan 11 kavling milik warga di sisi utara gedung Jatim Expo.

Alasannya klasik, yakni perbedaan harga tanah antara pemilik dan pemkot. Pemkot mengacu pada NJOP (nilai jual objek pajak) yang hanya Rp 100 ribu per meter persegi. Namun, sebagian warga mematok harga Rp 2,5 juta. Sebagai jalan tengah, ditunjuklah PT Sucofindo sebagai tim appraisal independen. Mereka bertugas menentukan harga tanah yang pas.

Masalah kedua dalam tahap pertama tersebut adalah pembebasan lahan di depan IAIN Sunan Ampel. Pembebasan macet karena IAIN meminta ganti rugi dalam bentuk lahan baru alias tukar guling. Padahal, pemkot ngotot hanya bersedia mengganti rugi berupa uang tunai. Wajar IAIN menolak usul itu. Jika ganti rugi diberikan tunai, IAIN bisa jadi tidak mendapatkan bagian karena uang tersebut langsung disetor ke kas negara.

"Kami terus melakukan negosiasi. Karena kendalanya juga terkait mata anggaran," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan (DBMP) Surabaya Sri Mulyono. Dia menjelaskan, dalam APBD 2009 disebutkan bahwa dana proyek tersebut menggunakan istilah pembebasan lahan. Jika membeli lahan baru sebagai ganti tanah IAIN, itu termasuk pengadaan. Bila dipaksakan, Sri khawatir menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Tahap kedua pembangunan sisi timur tersebut adalah antara pertigaan Jemursari hingga bundaran Waru. Untuk koridor yang satu itu, nyaris separo sudah jadi frontage road. Tahap terakhir, mulai pertigaan Margorejo ditarik ke utara hingga ke RSAL. Tahap tersebut, tampaknya, bakal molor lebih lama lagi. Sebab, mayoritas lahan yang dibebaskan adalah rumah warga.

Tersendatnya pembebasan lahan itu akhirnya berimbas pada proyek tol tengah kota. Proyek yang mulai dibahas sejak 1996 tersebut rencananya dikerjakan PT Margaraya Jawa Tol (MJT). Sesuai konsep awal, tol tengah kota itu akan dimulai dari bundaran Aloha, Sidoarjo. Konstruksinya dibikin di atas jalan yang sudah ada. Rutenya mulai Aloha, A. Yani, lalu belok ke arah timur di depan RSAL dr Ramelan. Selanjutnya, tol akan mengikuti jalur rel kereta api, melintasi Ngagel, dan mulai turun sejajar dengan jalan arteri di Jalan Rajawali dan nyambung dengan Jembatan Suramadu.

Namun, proyek itu kini mandek dan tidak diketahui kapan akan dilanjutkan. Masalah pendanaan dikabarkan menjadi kendala utama yang sulit dipenuhi investor. Maklum, proyek prestisius tersebut membutuhkan investasi sedikitnya Rp 6 triliun. Dampak sosial akibat program relokasi itu diprediksi menjadi kendala yang sulit diselesaikan.

Proyek yang belum selesai lainnya adalah pembangunan akses jalur masuk ke Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) dari arah Jl A. Yani. Jalan yang mulai dikerjakan pada 1997 itu terkendala pembebasan lahan.

Karena itu, jangan heran bila ada jalur jalan yang lebar, menyempit, kemudian melebar lagi di sepanjang jalan tersebut. Jalan itu menyempit lantaran masih ada beberapa petak rumah yang berdiri (belum dirobohkan seperti yang lain). Pasalnya, proses jual belinya belum tuntas.

Hingga kini, masih ada empat petak di antara semula enam petak tanah yang belum dibebaskan. Luasnya masing-masing 30,21 meter persegi, 71,96 meter persegi, 33,48 meter persegi, dan 56,50 meter persegi. Alotnya pembebasan itu disebabkan belum adanya kesepakatan harga tanah. Panitia Pembebasan Tanah (P2) Pemkot Surabaya memberikan harga Rp 700 ribu per meter persegi.

Penolakan itu disebabkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah tempat rumah tersebut berdiri saat ini Rp 930 ribu per meter persegi. Bahkan, saat ini nilai pasarannya mencapai Rp 3 juta per meter persegi. Karena itulah, ganti rugi Rp 700 ribu dianggap tidak sesuai dengan harga yang ada saat ini.

Meski pembebasan itu terkendala, pemkot enggan menempuh jalan konsinyasi. Sri Mulyono mengatakan, pemkot hingga saat ini belum mau mengambil langkah tersebut. "Kami masih mencoba bernegosiasi dengan warga," tuturnya beralasan.
Read More..

SURABAYA - Dalam waktu dekat, masyarakat Surabaya mendapatkan suguhan pemandangan baru di bantaran Kalimas. Sebuah patung ikan hiu dan buaya yang menjadi ikon Surabaya bakal dibangun elok di kawasan tersebut.


Konsep bangunan yang meniru patung Merlion di Singapura itu saat ini memasuki tahap finalisasi. Rangka patung telah selesai dibuat.


"Patung itu dibuat PT Telkom dengan dana Rp 400 juta," kata Kepala Bappeko Tri Rismaharini kemarin (30/1). Patung itu adalah sebagian pemandangan dari Arena Ekstrem Sport (arena ketabang). Selain patung, di kawasan tersebut akan dibangun sarana skateboard dan sepeda lincah. Saat ini, di lokasi itu sudah dibangun beberapa arena skateboard dan sarana bersepeda lincah. Bentuknya seperti gundukan, lekukan balok, dan beberapa bentuk lainnya.

Risma menuturkan, sesuai jadwal, tahun ini proyek tersebut sudah kelar. Bahkan, sebelum Mei 2009, semua pengerjaan sudah rampung. Sebab, ikon baru Surabaya itu nanti menjadi suguhan sekaligus hadiah untuk ulang tahun ke-716 Surabaya. "Anggaran untuk membangun semua fasilitas itu sebesar Rp 1,136 miliar," jelasnya.
Read More..

SURABAYA - Terhentinya pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar
Turi membuat konstruksi bangunan yang berasal dari kayu dan tripleks itu memprihatinkan. Beberapa bagian lapuk dimakan rayap. Bahkan, ada yang mulai keropos dan roboh.

Berdasar pantauan Jawa Pos, kerusakan TPS bisa dilihat dari luar lokasi pasar. Banyak tripleks untuk dinding pemisah antarkios yang mengelupas. Di antara beberapa dinding yang sebelumnya rapat, kini banyak yang bolong.



Kondisi lebih parah terlihat di TPS sisi utara. Banyak asbes penutup bagian atas TPS yang hilang karena tertiup angin kencang. Diduga, hal itu disebabkan kontraktor menghentikan pembangunan secara mendadak sehingga pemasangan asbes belum kuat. Akibatnya, kayu dan tripleks yang sudah terpasang kini rapuh karena sering terkena panas dan hujan. Apalagi, kondisi tersebut berjalan sejak kontraktor menghentikan pembangunan pada awal 2008. "Hanya sisi dalam yang benar-benar bisa dipakai," kata Sekretaris Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK) Pasar Turi Kemas A. Halim kemarin (29/1).

Dia menjelaskan, kini juga banyak TPS lantai dua yang rusak. Diduga, kondisi tersebut disebabkan beberapa atap asbes bocor dan dibiarkan saja. Sehingga, saat hujan, air masuk dan membasahi kios. Akibatnya, banyak kayu pohon kelapa yang dijadikan penyangga kios rapuh.

Hal itu terlihat dari bentuk kayu yang mulai melengkung. Beberapa bagian kayu-kayu tersebut saat ini dihuni banyak hewan kecil seperti rayap. Hal sama terjadi pada tripleks. Banyak sisi tripleks yang menjadi dasar lantai dua ditumbuhi jamur berwarna putih. Ada juga yang sudah menghitam.

Melihat kondisi itu, pedagang sepakat untuk tidak menempati TPS di lantai dua. "Kalau tidak kuat, terus jebol, yok opo, Mas?" tuturnya. Mereka lebih sreg menempati TPS di lantai satu dan sekitarnya.

Untuk mengatasi hal itu, TPPK Pasar Turi mengusulkan agar pemkot turun tangan terkait dengan pengaturan dalam pemanfaatan TPS. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mendukung sebagian pedagang Pasar Turi yang hijrah ke lokasi pasar lain. Antara lain, Pasar Grosir Surabaya, ITC, dan DTC. "Ada separo dari 3.500 pedagang seluruhnya," sambung Khoping, wakil ketua TPPK Pasar Turi.

Menurut dia, pedagang yang sudah hijrah diminta legawa untuk sementara waktu dengan tetap menempati lokasi baru hingga Pasar Turi selesai dibangun. Sedangkan TPS dimanfaatkan oleh pedagang yang tidak mampu hijrah dan saat ini berjualan di bekas pasar yang terbakar itu. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena jumlah TPS yang ada tidak seimbang dengan pedagang. Khoping juga meminta agar pemkot tidak mengulur-ulur lagi kelanjutan pembangunan TPS.
Read More..

SURABAYA - Penyelidikan kasus pungutan liar (pungli) di UPT PKB (unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor) Wiyung benar-benar merambah ke Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Tim satpidkor (satuan pidana korupsi) tidak hanya memeriksa Kepala Dishub Bunari Mushofa. Mereka juga mengobok-obok kantor dinas tersebut untuk mencari tambahan barang bukti.

Ketika mendatangi kantor dishub di kawasan Menanggal, polisi juga membawa serta Bunari. "Kami hanya mencari tambahan bukti dalam kasus ini. Maka, kami mendatangi kantor dishub,'' kata Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Jatim Kombespol Edi Supriyadi.



Pukul 16.10, rombongan polisi yang membawa Bunari tiba di kantor dishub. Ada dua kendaraan yang parkir di halaman kantor yang terletak di belakang kompleks Graha Pangeran tersebut. Yakni, Toyota Kijang bernopol AD 8989 NB dan truk milik Ditsamapta Polda Jatim bernopol 1370-X.

Bunari, ternyata, tidak menumpang mobil Kijang. Dia justru naik truk yang biasa digunakan untuk kendaraan angkut pasukan dalmas atau mengangkut tersangka, PSK (pekerja seks komersial), serta gelandangan yang terjaring razia.

Begitu turun dari truk, Bunari dikawal ketat beberapa polisi. Sebagian berpakaian preman, sebagian lagi menggunakan seragam dinas. Dia lantas digiring ke ruang kerjanya di lantai dua kantor dishub. Pada saat bersamaan, beberapa penyidik menggeledah ruangan lain. Ada yang mencari dokumen di bagian kepegawaian, ada pula yang memeriksa berkas perizinan. Sayang, hingga tadi malam, polisi masih merahasiakan temuan mereka di kantor dishub.

Sebelum menggeledah kantor dishub, penyidik satpdikor lebih dahulu memeriksa Bunari. Polisi juga memintai keterangan mantan Kadishub Mas Bambang Suprihadi. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas kasus pungli di UPT PKB Wiyung.

Bambang datang lebih awal dibandingkan Bunari. Dia diperiksa mulai pukul 08.00. Namun, hingga pukul 18.00, pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di Dishub Surabaya itu belum selesai. Bunari baru tiba di Polda Jatim sekitar pukul 11.00. Tetapi, dia baru masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 12.30.

Sebenarnya, Bunari telah menunjuk pengacara Syaiful Maarif untuk mendampinginya dalam pemeriksaan di polda. Namun, kemarin (29/1) Bunari belum bisa didampingi pengacara selama memberikan keterangan. Sebab, statusnya masih sebatas saksi. "Aturannya memang begitu. Kalau saksi, tidak boleh didampingi," tegas Syaiful.

Di sela-sela pemeriksaan, Bambang dan Bunari bertemu di kantin Polda Jatim. Namun, keduanya enggan berkomentar ketika ditanya seputar pertanyaan-pertanyaan penyidik. "No comment. Tanyakan saja kepada penyidik," kata Bunari.

Pemeriksaan Bunari dan Bambang dilakukan setelah ada indikasi aliran dana pungli di UPT PKB mengalir ke dishub. Dana tersebut disetorkan oleh karyawan bagian TU. Pegawai UPT PKB yang telah dimintai keterangan mengakui bahwa selama ini dirinya ditugasi menyetor dana ke dishub. Namun, belum jelas apakah dana setoran itu masuk ke rekening pribadi Bunari atau masuk ke kas kantor dishub.

Hingga tadi malam, penggeledahan belum selesai. Syaiful selaku kuasa hukum Bunari juga belum bersedia dimintai komentar tentang keputusan polisi yang mengeler dan menggeledah kantor kliennya itu. ''Kami ikuti saja dulu proses yang dilakukan kepolisian. Kami masih perlu mempelajari kasusnya," ujar Syaiful.

Seperti diberitakan, Polda Jatim mengadakan operasi khusus di UPT PKB Wiyung untuk mengungkap pungli uji kir pada 15 Januari lalu. Tim satpidkor menangkap hampir seluruh karyawan beserta 40 orang calo yang biasa mangkal di kantor tersebut.

Pungli dilakukan melalui kerja sama antara karyawan UPT dan calo. Modusnya, pemilik kendaraan yang akan melakukan uji kelayakan atau kir dibebani biaya tambahan Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu. Dengan dana tersebut, kendaraan tak perlu lagi menjalani tes. Kalaupun ada, itu hanya formalitas.

Penyidikan berkembang ke pungli jenis lain. Di UPT PKB juga ada uang cat. Tiap pemilik kendaraan dibebani biaya Rp 9 ribu. Uang itu digunakan untuk mengecat bagian samping kendaraan yang menjelaskan mengenai berat kendaraan, batas maksimal muatan, hingga masa berlaku kir. Padahal, dana tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan daerah.
Read More..

SURABAYA - Keharmonisan Wali Kota Bambang D.H. dengan jajaran direksi PD Pasar Surya, tampaknya, mulai retak. Terbukti, Bambang meminta inspektorat (dulu bawasko) memeriksa pembangunan gedung PD Pasar Surya yang menghabiskan anggaran Rp 6 miliar. Wakil ketua DPD PDIP Jatim itu menengarai, ada ketidakberesan dalam proyek yang dikerjakan pada 2007-2008 tersebut.

Bambang mengaku menyayangkan kebijakan PD Pasar yang merevitalisasi kantornya. Sebab, di Surabaya masih ada puluhan pasar tradisional yang perlu direvitalisasi. ''Direksi PD Pasar tidak mengutamakan membangun pasar yang ada, malah memakai anggarannya yang sedemikian besar untuk merevitalisasi kantornya. Ini berarti terjadi disorientasi tujuan awal PD Pasar,'' ujar Bambang kepada Jawa Pos.

Pemeriksaan terhadap jajaran direksi sebenarnya dilakukan inspektorat sejak beberapa bulan lalu. Hasilnya, tidak ditemukan adanya penyimpangan. Namun, Bambang tidak puas atas hasil pemeriksaan itu. Dia meminta pemeriksaan dilakukan kembali dengan lebih mendalam. ''Sudah terjadi disoerintasi tujuan,'' ulang Bambang.

Suami Dyah Katarina itu mengatakan, biaya renovasi kantor yang menghabiskan anggaran Rp 6 miliar bukanlah angka kecil. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun beberapa pasar tradisional. ''Wong, sekarang ini banyak yang masih kumuh. Semakin kalah dengan pasar modern, kok malah mendahulukan untuk membangun kantornya,'' ujar Bambang.

Dia juga melontarkan ancaman untuk mencopot jajaran direksi PD Pasar jika tidak segera meluruskan kinerja. ''Kalau memang jajaran direksi PD Pasar Surya harus diganti, ya mau gimana lagi,'' katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Hadi Siswanto mengakui telah selesai memeriksa PD Pasar Surya. ''Hasilnya, memang tidak ada penyimpangan,'' terangnya. Terkait dengan permintaan wali kota untuk memeriksa kembali instansi tersebut, Hadi mengaku belum mendapatkan perintah langsung dari wali kota.

Di bagian lain, Direktur PD Pasar Surya Ahmad Ganis Purnomo mengakui bahwa sebulan lalu, inspektorat memeriksa instansinya terkait dengan pembangunan proyek tersebut. ''Hasilnya memang tidak disampaikan langsung ke kami. Tapi, yang saya tahu dari Bawas PD Pasar, hasil pemeriksaan itu tidak ada penyimpangan,'' terangnya. Bawas PD Pasar Surya diketuai Asisten III Suhartoyo. Anggotanya, antara lain, mantan Kepala Disperindag M. Taswin dan mantan Kepala Dinas Pajak Endang Tjaturahwati. Tentu saja, pembangunan kantor PD Pasar Surya itu sudah diketahui badan pengawas tersebut.

Ganis menjelaskan, bukan tanpa alasan pihaknya merenovasi kantor. Pasalnya, sudah hampir 20 tahun kantor tersebut tidak tersentuh renovasi. Sementara itu, PD Pasar merasa telah membangun banyak stan. Sekitar 7 ribu stan dibangun investor, sedangkan 3 ribu stan dibangun sendiri oleh PD Pasar Surya. ''Sehingga, nggak ada salahnya jika kami merehab kantor yang sudah ada,'' ujarnya.
Read More..

JIKA tak ada aral melintang, gedung eks Bioskop Mitra di Jalan Yos Sudarso direhab menjadi sentra kesenian Surabaya awal tahun ini. Rencananya, renovasi gedung yang menelan anggaran Rp 10,8 miliar itu ditenderkan bulan depan. Dengan demikian, pengerjaan fisik segera dimulai pada Februari mendatang.

Sebelum itu, Wakil Wali Kota Arif Afandi berencana mengumpulkan para seniman Surabaya untuk dimintai pendapat tentang pembangunan gedung tersebut. ''Masukan dari para seniman itu sangat penting. Sebab, merekalah yang lebih mengerti cita rasa seni. Mereka juga yang nanti lebih banyak memanfaatkan gedung tersebut,'' katanya.

Untuk diketahui, bangunan eks Bioskop Mitra akan direhab menjadi gedung pertunjukan kesenian yang memiliki kapasitas sekitar 600 orang. Itu ditujukan agar Surabaya memiliki gedung kesenian yang representatif untuk mengadakan pertunjukan berkelas.

Selain itu, gedung yang baru akan dilengkapi basement untuk parkir. ''Kami sudah membuat desainnya. Desain itulah yang akan kami tunjukkan kepada para seniman agar diberi masukan,'' tuturnya.

Secara garis besar, renovasi gedung eks Bioskop Mitra dibagi dua bagian. Yang pertama adalah renovasi dan perluasan gedung sisi timur Balai Pemuda. Gedung tersebut akan direhab menjadi ruang lobi dan pameran, ruang manajemen, serta toilet. Bagian kedua adalah pembangunan gedung eks Tater Mitra. Rehab gedung itu mulai teras kedatangan, lobi atau resepsionis, ruang VIP, hall utama pertunjukan, dan toilet.

Arif bahkan mengusulkan pembangunan bangunan eks Bioskop Mitra bisa digabung dengan pembangunan gedung DPRD Surabaya yang memang berdampingan. Alasannya, gedung wakil rakyat tersebut sudah tidak layak dipakai untuk mengakomodasi kepentingan anggotanya. ''Sudah saatnya tiap anggota legislatif memiliki ruang sendiri. Tidak campur seperti sekarang. Dengan cara itu, mereka bisa konsultasi dengan konstituennya secara bebas,'' tuturnya.

Salah satu cara untuk menjawab persoalan tersebut, lanjut Arif, adalah merelokasi gedung DPRD Surabaya ke tempat yang lebih luas. Misalnya, di Jalan Arif Rachman Hakim atau Jalan Indrapura, tepatnya belakang gedung DPRD Jatim. Gedung yang lama bisa dijadikan perpustakaan kota.

Artinya, gedung pertunjukan kesenian (bekas Bioskop Mitra) akan berdampingan dengan perpustakaan. ''Harapan kami, di kawasan itu terintegrasi antara budaya dan pendidikan. Warga kota bisa menikmati fasilitas tersebut tepat di jantung kota,'' tegasnya.
Read More..

SURABAYA - Para guru SD dan SMP agaknya harus rajin mengikuti diklat atau sejenisnya. Sebab, berdasar hasil pengumuman sertifikasi guru kuota 2008, sebagian besar guru yang jeblok atau tidak lulus adalah guru SD dan SMP. Sedangkan guru SMA/SMK, relatif lebih baik.

Data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, dari total 4.641 peserta sertifikasi kuota 2008, yang lulus hanya 2.197 guru atau 47,3 persen saja. Sebanyak 2.379 guru atau 51,3 persen harus ikut PLPG (program pendidikan dan pelatihan guru).

Dari jumlah guru yang tidak lulus, penyumbang terbesar adalah guru SD dan SMP. Lebih dari 50 persen guru-guru jenjang ini tidak lulus sertifikasi melalui jalur portofolio.

''Kalau untuk guru SD dan SMP, kan mereka masih jarang menerima diklat, seminar, semiloka, dan sejenisnya. Wawasan mereka juga masih kurang,'' ujar Ketua LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Unesa Prof Haris Supratno kemarin.

Hasil pengumuman itu seharusnya dijadikan acuan bagi guru-guru yang belum ikut sertifikasi. Maksudnya, mereka harus rajin meng-update wawasan dan pengetahuan pembelajaran dengan mengikuti seminar dan sejenisnya itu. Namun, tentu tidak asal seminar dan hanya untuk mendapatkan sertifikat saja. Lebih dari itu, para guru menerima tambahan ilmu dan pengetahuan.

Haris menjelaskan, terkadang guru yang tidak sertifikat jalur portofolio berfikir praktis. Yakni, tidak lulus lewat portofolio, toh kemungkinan besar lulus lewat PLPG. Padahal, dari seluruh guru yang ikut PLPG selama ini juga masih banyak yang tidak lulus. Mereka rata-rata kurang di materi tes tulis.

''Tes PLPG ini masih ada yang tidak lulus lagi, jumlahnya lebih dari seribu orang. Di antaranya juga ada guru-guru dari Surabaya,'' ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Dispendik Bambang Sugijanto menyatakan, hasil sertifikasi guru Surabaya tahun ini sudah lebih baik dari tahun lalu. Pada tahun lalu, yang lulus jalur portofolio hanya 40 persen saja. Namun demikian, pihaknya tetap berharap agar para guru lain lebih termotivasi untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.

''Ya, kalau sudah tahu hasilnya begini diharapkan guru-guru yang nanti ikut kuota 2009 bisa lebih termotivasi untuk lebih baik,'' ujar Bambang.

Selama ini Dispendik tidak kurang-kurang memberikan berbagai pelatihan pada guru. Selain itu, berbagai seminar juga dibiayai. Kalaupun ada seminar-seminar dari luar yang harus diikuti, pemkot juga telah mendanai melalui Bopda. Dana Bopda salah satunya digunakan memang untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai seminar dan diklat. ''Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mendorong mereka,'' pungkasnya.
Read More..

SURABAYA - Para penikmat hiburan malam bisa menikmati malam tahun baru sepuasnya. Sebab, pemkot memberikan toleransi kepada tempat-tempat dugem untuk buka hingga pukul 04.00. Di hari-hari biasa, jam operasi dibatasi hanya sampai pukul 02.00.

Kemudahan itu diputuskan setelah tim pengawas rekreasi hiburan umum (RHU) Surabaya melakukan rapat internal persiapan menghadapi perayaan malam tahun baru. Dalam rapat tersebut, diputuskan adanya perlakuan khusus terhadap RHU pada malam tahun baru. "Perda memang memberikan peluang untuk itu," kata Kepala Bakesbanglinmas Sumarno kemarin (24/12).

Sumarno mengatakan, perlakuan khusus tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan kepada warga metropolis yang ingin menghabiskan malam tahun baru hingga pagi. Dengan pemberlakuan itu, pengelola RHU tidak perlu sembunyi-sembunyi jika ingin membuka pelayanan sampai pagi. "Kalau dibatasi jam 02.00, misalnya, pasti banyak yang melanggar karena banyak yang ingin bersenang-senang sampai pagi," ucapnya.

Meski memberikan kesempatan lebih, bukan berarti pengelola rumah hiburan bisa sebebasnya menyelenggarakan acara. Pria yang gemar mengoleksi stik pancing itu menegaskan, batasan-batasan seperti yang tercantum dalam perda tetap berlaku.

Dia mencontohkan larangan menyuguhkan tari-tarian yang mengundang hasrat nafsu birahi. Karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu, bakesbanglinmas all-out mengawasi semua RHU di Surabaya. Salah satunya, mereka mengerahkan pengawas tersembunyi di tempat-tempat hiburan. "Kalau ada pelanggaran, kan tinggal melaporkan ke kami," ucapnya.

Tidak hanya itu, pemkot juga memberikan kemudahan kepada pengelola RHU untuk mengajukan izin mendatangkan artis. Mantan staf di bakesbanglinmas itu menjelaskan, selama ini pengurusan izin untuk mendatangkan artis memakan waktu hingga berhari-hari. Menjelang tahun baru ini, pengurusan dipermudah. "Kalau memang berkasnya lengkap, sehari bisa langsung diteken," tuturnya. Hanya, dia meminta pengelola RHU mau bekerja sama untuk menjaga ketertiban Surabaya. Caranya, tidak menyelenggarakan kegiatan yang melanggar aturan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Asosiasi Rekreasi dan Hiburan Umum Surabaya (Arhumba) menyambut baik kesempatan yang diberikan pemkot tersebut. Ketua Arhumba Yusuf Husni mengatakan, asosiasi yang dipimpinnya akan membantu pemkot dalam menjaga keamanan Surabaya saat perayaan malam tahun baru. "Kami menyambut baik sikap pemkot itu," ucapnya.
Read More..

SURABAYA - Proyek galian pipa PDAM kembali dikeluhkan. Gara-garanya, bekas galian dibiarkan mangkrak. Itu tampak di Jalan Karah Agung, tepatnya di depan bangunan nomor 45.

Karena persis di tengah jalan, banyak pengendara motor yang menjadi korban. ''Benar Mas, yang paling sering kecelakaan sepeda motor,'' ujar Saiful Anam, salah seorang warga.

Dia menjelaskan, dalam dua minggu ini, sudah lebih dari delapan kecelakaan terjadi gara-gara sisa galian tersebut. Kecelakaan itu umumnya terjadi saat malam. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, luka yang diderita para korban selalu parah. ''Kecelakaan terakhir terjadi Rabu (24/12)'' katanya.

Menurut pantauan Tim, sisa galian itu sebenarnya tidak besar. Luasnya sekitar 1,5 meter persegi. Bekas galian tampak ditutup seadanya menggunakan sirtu padat. Tapi, di bagian tengah, tutup pipa tampak muncul ke permukaan tanah. Untuk menandai bekas galian itu, dipasang balok-balok kayu dan plastik merah. ''Biar yang jalan dari sisi utara bisa melihat,'' ungkap Saikun, 53, salah seorang pedagang kaki lima (PKL) di sebelah barat galian.

Saat dikonfirmasi, Kepala Humas PDAM Surabaya Sunarno mengaku telah mendapat informasi bahwa sisa galian di tempat itu memakan banyak korban. ''Saya sudah perintahkan untuk mengecek ke lapangan,'' tegasnya.

Dia menjelaskan, secara prosedur, pengaspalan jalan akan dilakukan dua minggu setelah pengerjaan selesai. ''Biar tanah yang dibuat nguruk padat dulu,'' katanya.
Read More..